Kabanjahe, 88 News : Menghadapi terjadinya kenaikan harga bahan bangunan dalam kurun waktu sejak kuartal kedua tahun 2021 sampai saat ini, pihak keluarga Jasa Konstruksi melalui Badan Pengurus Cabang Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Tanah Karo, mengharapkan pihak pemerintah untuk dapat mengendalikan harga bahan bangunan tersebut, untuk dapat melangsungkan kegiatan pembangunan di lapangan yang saat ini masih terus berlangsung dan dikebut sampai akhir tahun 2021.
Hal ini disampaikan Ketua BPC Gapensi Tanah Karo, Ir. Odyanta Sitepu didampingi Sekretaris, Jaya Petra Purba SE dan Ketua Harian, Bahtera Ginting,ST kepada Awak media ini, Rabu (14/12/2021) bertempat di Posko Konstruksi, Jalan Jamin Ginting Nomor 13 Kelurahan Kampung Dalam, Kabanjahe.
Lanjut para pengurus jasa konstruksi tersebut, pihaknya sangat resah dan terdampak atas adanya kenaikan harga bahan bangunan sejak bulan Mei 2021 lalu dan sampai saat ini terus bergejolak khususnya pada bahan yang sangat dibutuhkan di lapangan dalam pembangunan konstruksi seperti bahan Semen, Besi dan jenis lainnya.
"Pihak kami sebagai rekanan pelaksana jasa konstruksi di Tanah Karo, sangat merasakan dampak adanya kenaikan harga bahan bangunan ini dan sangat signifikan membuat pihak kami mengalami gangguan secara moril dan materil," ujar Odyanta dan Jaya Petra serta Bahtera.
Pada kesempatan ini, pihaknya mengatakan sangat mengharapkan perhatian serius pihak Pemerintah RI di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten Karo, demi keberlangsungan pelaksanaan pembangunan si bumi turang Tanah Karo yang kita cintai ini, tutur mereka serius.
Tambah mereka lagi, di samping kenaikan harga bahan bangunan tersebut, terjadi juga kelangkaan bahan bangunan yang dialami pada mulai bulan Oktober 2021 lalu, tidak ditemukan di perdagangan panglong lokal kota Kabanjahe dan Berastagi, yang membuat kenaikan harga bahan sampai mencapai angka 40 persen, menambah serta intensitas curah hujan yang tinggi mulai bulan September 2021 lalu membuat rasa takut, kecut dan risau para rekanan.
Namun harus tetap ditanggungjawabi sesuai dengan kontrak kerja dan nama baik perusahaan termasuk organisasi yang menaungi serta demi kelangsungan pembangunan infrastruktur di Tanah Karo.
Untuk itulah, pada kesempatan ini, pihaknya mengharapkan perhatian dan kepedulian pihak pemerintah untuk dapat menekan harga bahan bangunan dengan operasi pasar, dalam menghadapi pelaksanan pembangunan infrastruktur yang yang urgen atau vital dalam kegiatan Tahun Anggaran 2022 mendatang, termasuk dalam waktu pelaksanaan pelelangan dapat diajukan lebih cepat dalam anggaran umum dan perubahan dalam mengantisipasi curah hujan yang tinggi, ujar Odyanta diamini Jaya dan Bahtera. (Ber)
Editor: Ard