.jpeg&description=Bakamla Bahas Penegakan Hukum KII Dengan KSP){kind=link}
.jpeg "Bakamla Bahas Penegakan Hukum KII Dengan KSP")
Jakarta | Medan88News: Bakamla RI/Indonesia Cost GuardKepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menghadiri Rapat Koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait Gakkum KII yang di gelar oleh Kepala Staf Kepresidenan Indonesia Jendral TNI (Purn) Dr H. Moeldoko , SIP di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSPRI), Senin (5/9/2022).
Rapat yang digelar oleh Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSPRI) ini adalah untuk membahas penegakan hukum di laut khususnya terhadap Kapal Ikan Indonesia (KII) terkait dengan keluhan nelayan Indonesia tentang pemeriksaan berulang terhadap KII oleh aparat penegak hukum.
Kepala KSP mengatakan bahwa ada tumpang tindih penegakan hukum sehingga memerlukan koordinasi dan sinergitas antar K/L yang terkait untuk meminimalisir pemeriksaan berulang tersebut.
Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia dalam kesempatan tersebut menambahkan bahwa sepanjang 2020 hingga 2022, Bakamla RI tidak pernah menangkap KII dan jikapun ada pemeriksaan yang dilakukan terutama dan terutama aspek administrasi dan keselamatan pelayaran. Seluruh tangkapan Bakamla RI adalah Kapal Ikan Asing (KIA) dari Vietnam dan Malaysia.
Kepala Bakamla RI juga menjelaskan bahwa presiden mengeluarkan PP No.13/2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di perairan dan di Indonesia dimana PP ini mengatur pedoman Gakkum melalui Jaknas Kamla, sinergi patroli melalui pengaturan patroli nasional dan pelaksanaan patroli bersama, integrasi sistem informasi dan monitoring melalui forum KKPH. “Pelaksanaan PP ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan berulang yang dirasakan oleh pelaku ekonomi pada waktu yang lalu” pungkas Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia.
Rapat Koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, SE, MM, Kepala Korpolairud Irjen. Pol. Drs. Indra Miza, M.Si., Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin, dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) DR. Ir. Muhammad Zaini, MM.
Nyata M/88N